admin
Saepullah Sanusi
Untuk kesekian kalinya saya mesti katakan, bahwa presiden kita yang pertama-Bung Karno-, bukan sekedar sosok seorang pemimpin an sich, melainkan juga seorang pemikir. Salah satu indikasi khas dari tipologi yang dimiliki seorang pemikir, dia selalu melontarkan ide, gagasan atau konsep yang dianggapnya memiliki bobot progres yang qualified. Terlepas, apakah ada pihak yang setuju, atau bahkan justru banyak yang menolak. Masa bodoh. Yang penting, jalan terus ( “anjing menggonggong kafilah tetap berlalu”).
Salah satunya yang dianggap paling fenomenal dan kontroversi ( konteks saat itu), yakni ketika dia melempar ke ruang publik ihwal konsep NASAKOM ( Nasional Agama Komunis). Sesungguhnya itu bukan barang baru. Mengingat, ia ( konsep Nasakom tersebut) telah tercetus sejak tahun 1926 ketika dia mendirikan Partai Nasional Indonesia ( PNI). Dalam ” Soeloeh Indonesia Moeda ( edisi 1926), dia menulis : “Nasionalisme, Islam, dan Marxisme, inilah asas-asas yang dipegang teguh oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi rohnya pergerakan-pergerakan di Asia. Rohnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia kita ini,”.
Konsep tersebut ( Nasakom), dari waktu ke waktu terus dia dengungkan. Puncaknya, pada acara memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-16, ( 17 Agustus 1961 ) dia menyampaikan pidatonya dengan mengatakan : “Siapa yang setuju kepada Pancasila, harus setuju kepada NASAKOM; siapa yang tidak setuju kepada NASAKOM, sebenarnya tidak setuju kepada Pancasila,” (Jan S. Aritonang, 2004 : “Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia”).
Jargon demokrasi terpimpin sebagai basis tolok ukur di satu pihak dan gagasan konsep “Nasakom” yang dia jadikan pilar utamanya di pihak lain, membuat dirinya semakin berani dan otoriter. Karena alasan Inilah, kenapa Bung Hatta lebih memilih mundur sebagai Wakil Presiden RI pada saat itu, ( Syafii Maarif : “Demokrasi dan Nasionalisme : Pengalaman Indonesia, 1996” ).
Ada satu catatan sejarah yang menarik, juga boleh dikata sekaligus cukup unik. Di tengah para tokoh ( Islam khususnya) dengan gencar menolak konsep “Nasakom”, seorang KH. Wahab Hasbullah sebagai representasi dari tokoh NU yang berpengaruh saat itu, justru mendukungnya. Maka tidak pelak lagi, andai dia mendapat nyinyiran dari mereka ( para tokoh Islam lain), hingga disebutnya ” Kyai Nasakom”.
Bagaimanapun nyinyiran tersebut, sama sekali tidak berpengaruh bagi dirinya. Dia tetap bertahan pada “keyakinan” ijtihad politiknya. Adapun salah satu kaidah fiqihiyyah yang dia jadikan basis epistemologi dan aksiomatiknya, adalah kaidah berikut di bawah ini :
تقديم المصلحةالراجحة أولى من تقديم المصلحة
المرجوحة
“Kemaslahatan yang sudah jelas , harus lebih diprioritaskan ketimbang kemaslahatan yang belum jelas”.
Keberadaan dan kapasitas Soekarno pada saat itu secara konstitusional adalah sebagai pemimpin RI yang sah. Sebagai konsekuensinya, menjadi sebuah kewajiban tersendiri untuk mentaati (juga termasuk) menyokong gagasan pemikirannya. Oleh karena itu, mendukung konsep “Nasakom” yang digagas Soekarno harus lebih dikedepankan, karena asas legalitasnya sudah jelas ( المصلحة الراجحة). Dan dari perspektif politik, dalam rangka memback-up dia ( Soekarno), supaya tidak dikendalikan oleh kekuatan PKI.
Dalam konteks terakhir ini, Gus Darwis ( Katib Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lumajang Jatim) mengatakan, ” Di saat organisasi Islam lainnya menolak, NU melalui Mbah Wahab malah ikut bergabung. Ini sudah dibaca oleh Mbah Wahab jika ide itu berasal dari PKI sebagai propaganda jika tidak ada organisasi Islam yang ikut, maka mereka yang mengatur pemerintahan dan kita dianggap oposisi dan pemberontak,” (NU Online Jawa Timur https://jatim.nu.or.id ).
Namun apa yang terjadi berikutnya? Karena asyik masyuk dan keterlenaan Bung Karno dengan konsep NASAKOM-nya menjadi angin segar bagi PKI ( Partai Komunis Indonesia ). Para inohong PKI merasa memiliki dukungan epistemologi dari Bung Karno, karena ajaran yang mereka anut adalah ilmiah adanya, disamping juga tentunya dianggap sebagai dukungan politik darinya ( Bung Karno).
Konsep Nasakom dan peristiwa G30S/PKI adalah bukti “Kasus Kausalitas” ( hubungan sebab-akibat) walau secara tidak langsung yang bersifat sistemik, dimana Nasakom berfungsi sebagai katalisator politik yang membuka jalan bagi dominasi PKI, yang pada akhirnya memicu polarisasi ekstrem hingga meletusnya tragedi G30S/PKI.
Wallahu A’lam bi al-Shawab.
